This is an outdated version published on 2022-10-13. Read the most recent version.

PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS TIMOR TIMUR

Authors

  • Yusuf Setyadi Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
  • Ozi Saputra Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Keywords:

The East Timor Case, Legal Politics, Enforcement of Human Rights Violations

Abstract

The essence of Human Rights (HAM) is an effort to maintain the safety of human existence as a whole through a balance between individual interests and public interests. One of the cases of gross human rights violations in Indonesia is the case in East Timor, which has prompted the international community to establish an international tribunal for the perpetrators. The urge for an international tribunal, especially for the gross human rights violations that occurred in East Timor, is getting stronger and even the UN High Commission has issued a provision to disclose the possibility of serious human rights violations in East Timor. The purpose of this study is to examine the enforcement of human rights violations in East Timor in Indonesian political law. The results of this study indicate that in the East Timor case, many of the defendants became the constitution or laws as legal shields. On the other hand, the slow and even delayed judicial process was the result of factors and the legal system that was not developed seriously, thus proving that at that time the government worked not based on awareness, but because of the strengthening or weakening of public pressure.

References

Abidin, Zainal. 2005. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X INDONESIA. Jakarta: ELSAM.

Anwar, Dewi Fortuna, dkk, Gus Dur Versus Militer, Studi tentang Hubungan Sipil Militer di Era Transisi, PT Grasindo, Jakarta 2002.

Azhar, https://lokataru.id/20-tahun-reformasi-macetnya-kasus-kasus-pelanggaran-ham/. Diakses pada 24/01/2022

Bazar, Harapan, A, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani’s, Jakarta, 2006.

Eckhardt, William G, Command Criminal Responsibility : A plea for a Workable Standard, 97 Military Law Review, 1982

Hakim, Abdul, Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM. Vol 2. no. 2, 2004.

https://nasional.tempo.co/read/34833/keterangan-saksi-korban-kerusuhan-timor-timur-tidak-beratkan-tni

https://news.detik.com/berita/d-237030/akhirnya-abilio-soares-dibebaskan

https://pdfcoffee.com/kasus-timor-timur-pdf-free.html

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215064801-12-734165/komcad-digugat-saksi-dari-timor-leste-ungkap-pembantaian-dili-1999

Jerry Fowler, Keadilan Bagi Generasi Mendatang, ELSAM, Jakarta , 2001, halaman VIII

Jurnal Kontras, https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2002-06.pdf, diakses pada 24/01/2022

Kaligis, O.C, Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid I, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2002a

Laporan Tahunan Elsam tentang HAM tahun 2003, 2004, 2005

Mahmodin, Mahfud, Pengadilan dan Demokrasi : Rabaan Diagona dan Terapi, Makalah, Surabaya, 2007

Marzuki, Suparman, tragedi Politik Hukum HAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Muladi, Pemasyarakatan HAM Melalui Pendidikan Formal, Makalah Lokakarya Nasional II HAM, Deplu – KOMNAS, Jakarta, 1994

Pasal 7 UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 23 Desember 2002 dalam perkara letkol Soedjarwo, hlm. 42.

Rina Rusman, Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2 November 2004, halaman 1.

Soeprapto, Enny, Komnas HAM, ‘Das Sein Und Das Sollen. Suara Pembaruan, 2001

Sunarisasi, Srie, Pelanggaran Ham yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, Tesis Progam Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro: Semarang, 2008

Sutiyoso, Bambang, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogjakarta, 2010

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Dilengkapi Dengan Undang-Undang Tentang HAM, Keputusan Presiden Tentang Komisi Hukum Nasional Dan Keputusan Presiden Tentang Komisi Ombusman Nasional, Jakarta, BP. Cipta Jaya.

Downloads

Published

2022-10-13

Versions

Issue

Section

Articles