ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITICS) PEMILU DALAM PERSPEKTIF KAJIAN POLITIK HUKUM
Keywords:
Legal Politics, Crime, Money Politics, General ElectionAbstract
The crime of money politics in the context of the General Election (Pemilu) in Indonesia is regulated in Article 523 of Law No. 7 of 2017. This article divides the crime of money politics into three categories, namely during the campaign, the quiet period, and during voting, each of which has the same actus reus elements. The mens rea element in this crime is formulated by prioritizing intent, which shows that the perpetrator committed the act with a specific purpose. The criminal sanctions regulated in the article use the indefinite sentence pattern, namely the threat of a criminal sentence that does not have a specified time period. However, a more appropriate criminal threat model is the indeterminate sentence, which provides flexibility in determining the sentence based on consideration of the situation and condition of the perpetrator and his role in the crime. Prevention of the crime of money politics can be done by adopting the doctrine of crime prevention from a criminological perspective, which consists of five main theories. First, the abolitionist theory which emphasizes the factors that drive crime. Second, the moralistic theory which focuses on enlightening society through the spread of moral messages. Third, the primary prevention theory, which seeks to prevent crimes before they occur, as well as secondary and tertiary prevention theories that focus more on efforts after the crime has occurred, both in the form of rehabilitation and mitigation of the impact of the crime. In addition, political parties involved in the crime of money politics must be held criminally liable. This can refer to the identification theory, which states that political parties are responsible for the actions of their members during the election process, especially if the party is involved in the practice of money politics.
References
Andriani, S. (2021). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Politik Uang: Perspektif Hukum dan Etika Politik. Jurnal Hukum dan Keadilan, 16(2), 145-162.
Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. Sol Justicia, 4(2), 105-122.
Budiman, H. (2020). Politik Uang dalam Pemilu: Implikasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Kajian Hukum, 12(1), 78-94.
Farida, S. (2020). Implikasi Politik Uang Terhadap Kesejahteraan Politik dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Politik dan Hukum, 8(1), 89-104.
Hermawan, D. (2020). Politik Uang dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Etika Politik di Indonesia. Jurnal Kajian Politik, 11(2), 77-91.
Hidayat, A., & Sadono, B. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019. Jurnal USM Law Review, 2(2), 3370.
Hidayat, M. (2021). Peran Politik Uang dalam Menghambat Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal Sosial dan Politik, 22(3), 154-168.
Ismail, T. (2020). Politik Uang dan Pelanggaran Hak Asasi: Tantangan dalam Pemilu Demokratis. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 7(2), 99-115.
Karim, M. (2022). Pelanggaran HAM dalam Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Politik, 15(4), 203-218.
Pramudito, F. (2022). Politik Uang dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan, 13(3), 128-140.
Prasetyo, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 20(4),
Rahayu, D. (2020). Penyalahgunaan Politik Uang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pemilu di Indonesia. Jurnal Politik dan Hukum, 14(1), 56-72.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 1-14.
Setiawan, R. (2021). Dampak Politik Uang Terhadap Hak Pilih dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Politik, 19(1), 45-59.
Susanto, A. (2022). Pelanggaran HAM dalam Politik Uang: Studi Kasus di Pemilu 2019. Jurnal Politik dan Demokrasi, 18(3), 201-219.
Susilo, D. (2019). Politik Uang dan Demokrasi: Analisis Pelanggaran HAM dalam Pemilu 2019. Jurnal Hukum Indonesia, 6(1), 120-135.
Widodo, E. (2019). Politik Uang dan Pelanggaran HAM dalam Pemilu di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 9(2), 102-118.
Zulkarnain, R. (2021). Analisis Pelanggaran HAM dalam Kasus Politik Uang: Studi Kasus Pemilu 2019 dan Implikasinya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 14(3), 175-190.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JOURNAL OF LAW AND NATION

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.