PENYELESAIAN ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PPAT ATAS AKTA JUAL BELI YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NOMOR 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)
Abstract
This research aims to analyze juridically the responsibility of Land Deed Drafting Officials (PPAT) in making Sale and Purchase Deeds (AJB) which contain elements of unlawful acts. This study refers to the case recorded in the Sampit District Court Decision Number 08/Pdt.G/2020/PN.Spt. This case involves PPAT which is considered responsible for the AJB it made even though there are elements of unlawful acts, which have the potential to harm other parties. This research uses a normative research method with a case study approach. In this study, it was found that PPAT has an obligation to ensure the validity of the transaction object and ensure that there are no legal violations in the AJB creation process. The results of the analysis show that even though the PPAT acts as the legal party in making the deed, it can still be held responsible if there is evidence that the deed made contains elements of unlawful acts, whether in the form of fraud, falsification of documents, or transactions that are contrary to applicable legal provisions. Therefore, PPAT must be more careful in carrying out its duties so as not to be involved in actions that violate the law. This research provides recommendations for the need to increase supervision and training for PPAT to prevent similar things from happening in the future.
References
Buku
A, Kohar. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Penerbit Alumni. 1983.
Hartanto, J. Andy. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya. Cet. 2. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2014.
Hemoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet. 1. Jakarta: Kencana.2010.
Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta : Paradigma. 2005.
Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
L.G. Rai Widjaya. Merancang Suatu Kontrak, Cetakan ke-3, Bekasi: KBI, 2004.
Lubis, Mhd Yamin dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju. 2010.
Lubis, Solly. Filsafat Ilmu Dan Penelitian. Bandung : Mandar Maju. 1994.
Mamudji. Sri, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Harta Kekayaan. Cetakan ke-1. Bandung : Citra Aditrya Bakti. 1994.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
Perangin, Effendi. Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Cet. 3. Jakarta: Rajawai Pers, 1991.
Perangin, Effendi. Praktek Jual Beli Tanah. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas hukum Perjanjian. Cet. 12. Bandung: Sumur Bandung. 1993.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000,
R.Soeroso. Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
R. Subekti. Aneka Perjanjian. Cet.10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
R, Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.21. Jakarta : Intermasa, 2005.
S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty.Yogyakarta. 1997.
Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
Salim HS, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ke-5. Jakarta; Sinar Grafika. 2008.
Samudra, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung: Alumi. 2004.
Soimin, Soedharyo. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Rajawali. 1983.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta: UI Press. 1986.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet.19. Depok: Rajawali Pers. 2019.
Soerjopratiknjo, Hartono. Aneka Perjanjian Jual Beli. Cet. 2. Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet.4, Jakarta: Balai Pustaka. 2013.
Indonesia. Undang-undang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004 Nomor 117. TLN No. 4432.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan MNA No. 3 Tahun 1997
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan KBPN No. 1 Tahun.
Indonesia, Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JOURNAL OF LAW AND NATION
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
