PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM
Keywords:
Demonstrations, destruction of public facilities.Abstract
In this study, the authors used a legal sociological approach, namely an approach that seeks to study law in a social context in order to understand the phenomenon of demonstrations that cause damage to public facilities in society. First, the author conducts legal studies in a social context related to individuals and society itself. Then the author conducts an analysis of the several sources of data obtained, namely, Primary Data is data that researchers obtain directly from news of demonstrations against the Job Creation Law which took place in anarchy, Secondary Data is data obtained from library research or literature studies. This studies provides recommendations so that people with self-awareness begin to increase their knowledge about how to express opinions in public properly and what laws and sanctions can be imposed on anyone who does not express opinions in public in an orderly manner & the consequences and sanctions that ensnare the prepetrators of destroying public facilities. In conclusion, this study concludes that the causes of demonstrations that have an impact on damage to public facilites can be caused by individuals, provocateurs and surrounding circumstances. Not only that, there are three efforts that are also carried out by the authorities, namely preemptive, preventive and repressive efforts. Thus, this research is expected to contribute to new understanding and knowledge and can be used as legal development in overcoming demonstrations that damage public facilities.
References
Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). “Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth”. Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study, 3(2).
Damayanti, R., Sandra, G., & Sari, N. (2023). “Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Anarkis Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Kabupaten Bone”, Journal Hukum Pengayoman, 1(1).
E. Saefullah Wiradipradja, 2015, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”, Keni Media, Bandung.
Edi Setiadi Dan Kristian, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”, Cetakan Petama, Prenada Media, Jakarta, 2017.
Fragusty, W., Skripsi (2019). ”Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan)”, (Doctoral dissertation), hlm. 25-26.
Ini 3 Faktor Penyebab Demo Buruh - Bisnis Liputan6.com di akses pada 19 Desember 2023
Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia”, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 116.
Jimly Asshidiqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf di akses pada 22 Desember 2023
Kerusuhan Saat Demo Omnibus Law, Pengamat: Potensi Anarki Bersifat Alamiah - Metro Tempo.co di akses pada 19 Desember 2023
Kewenangan Polri Menindak Demo Anarkis di Kampus (hukumonline.com) di akses pada 19 Desember 2023
Moho, H. (2019). “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan”, Warta Dharmawangsa, 13(1).
Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomenologi Anarkisme, https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf di akses pada 9 Mei 2023
Prof. Sudarto, S.H., 2019, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113.
Setiawan, R. (2012). “Aksi Anarkis Mahasiswa (Studi tentang bentuk dan faktor penyebab dari aksi anarkis mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan)”, (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Suandika, I. N., & Sudewi, N. L. S. H. (2021). “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain Secara Berkelompok”, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 4(2).
Sudarsono, “Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta”, Jakarta, 2004.
Suryana Nyoman I, “Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali”, Kewenangan Kepolisian, Unjuk Rasa, Polisi, Tahun 2022, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3),
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Bab III pasal 8
Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2022) “Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”. Jurnal Retentum, 3(1).
Yasintha Yuliawati, Skripsi : “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Dalam Tinjauan Kriminologi”, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020).
Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LAW AND NATION
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
