EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT PADA PT. ASDP FERRY CABANG KUPANG BOLOK
Keywords:
shipping, safety, passengerAbstract
Indonesia is a Maritime Country, where Indonesia's seas are wider than its land. Therefore, it is certain that there will be modes of transportation as facilities and infrastructure to support the movement of people. Therefore, the problem in this journal is how to organize the transportation of passengers in sea transportation, forms of protection and also make the existing regulations effective, namely Law No. 17 of 2008 concerning shipping for the safety of sea transportation passengers in this case conducting research on PT. ASDP Kupang Bolok Ferry Branch.The research method used in this study is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking at its relevance in its application in society, then the data obtained is analyzed qualitatively. Normative qualitative, namely the data obtained after being systematically arranged to be analyzed qualitatively normatively in the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the issues to be studied. The results of the literature will be used to analyze the data, then the data will be analyzed qualitatively normatively to answer the problems in this journal.The main conclusion that can be drawn from the writing of this journal is that with the promulgation of Law No. 17 of 2008, it has also regulated how legal protection for users of sea transportation services, which expressly prohibits carriers from being responsible at all or limited to losses incurred caused by the means of transportation, proof of the existence of a transportation agreement is a passenger ticket. As for the suggestion in writing this journal is to increase its ability to support its obligations as the executor of transportation, the carrier together with the community and the government must work together to realize this.
References
Abdul Kadir, Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara,PT. Citra Aditya, Bandung.
Agnes Usindi T. Soekotjo, Aspek-Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Laut dalam Pengangkutan Penumpang di Indonesia (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional)Indonesia, http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.js p?id=79966Diakses pada 10 mei 2023
Ananto, Sendy, Diponogoro Law Reviev Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut), Semarang, Universitas Diponogoro.
Azwar, Saifuddin, 2010, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
Budi Hartono Susilo, mengamati Keselamatan Penumpang angkutan sungai dan danau ,jurnal.unej.ac.id, Bandung, diakses pada 17 mei 2023
Danny Faturachman,dkk, Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni, , Diakses pada 27 mei 2023
Dedy Daulay, Tugas Dan Tanggung Jawab Awak Kapal, bukudaulay.wordpress.com, diakses pada 27 mesi 2023
Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/angkut, di Akses Pada Tanggal 17 mei 2023
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427567&val=4116&title=EFEKTIFITAS%20UNDANG-UNDANG%20NO% diakses pada 6 juni 2023
http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7896&keywords= diakses pada 2 juni 2023
https://amp.kompas.com/regional/read/2021/04/09/073343678/kmp-jatra-i-yang-tenggelam-di-pelabuhan-bolok-kupang-belum-dievakuasi diakses pada 11 mei 2023
Johny Malisan, Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat, digilib.unhas.ac.id, Makassar, Universitas Hasanuddin, diakses pada 19 mei 2023
M. Husyen, Umar, 1999, Menuju Hukum Angkutan Laut Nasional, BPHN, Jakarta. Rediks Purba, 1990, Angkutan Muatan Laut, Bharata Karya Aksara, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty
Muhammad, Ihsan Keselamatan Transportasi Laut,kajian hukum internasional terkait keselamatan, www.academia.edu, Universitas InternasionalBatam ,diakses pada 10 mei 2023
Ningrum, Lestari, 2004, Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
Pusjianmar, konsep Negara Maritime dan Ketahanan Nasinal, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chaptep%2 01.pdf:jsessionid=3FE819D6B84CB3B609B872F58D0E951B?sequence= 5 , diakses pada 1 juni 2023
S. Al Bram, Djafar, 2011, Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku II), Tanggung Jawab Pengangkut, Asuransi, Dan Incoterm, Seri Buku Ajar, Jakarta Selatan
Sendy Anantyo, dkk, Pengangkutan Melalui Laut, http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr, Diakses pada 28 mei 2023
Soekanto, Soerjono, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit UI Press.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, books.gogle.id, Yokyakarta, diakses pada 24 mei 2023
Syamsudin,M, Urgensi Pembaruan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen1 (Studi Perbandingan di Portklang Malaysia), http://bpkn.go.id/uploads/document/7edb385a9a1868725e9a0ca84ea527cd b7ee4c0f.pdf, Yogyakarta, diakses pada 31 mei 2023
Uli, Sinta, 2006, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat Dan Angkutan Udara, USU Press, Medan Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Utomo, Utomo, Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/dowload/75/pdf, Universitas Pertahanan,diakses pada 1 juni 2023
Widaglo, Setiawan, 2012, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Prestasi Pustaka. Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
Perundang- Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Dari Perusahaan Pelayaran.
Kitab Undang-Undang Hukum Positif di Bidang Privat atau Keperdataan Yang Secara Khusus mengatur tentang Perkapalan dan Pelayaran pada Buku kedua, Bab VI, VII dan XI.
Downloads
Published
Versions
- 2023-06-15 (2)
- 2023-06-15 (1)
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LAW AND NATION
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
